Dr Yusuf Al-Qaradhawi Dan Demokrasi Partai Politik

Dr. Yusuf al-Qaradhawi mendukung demokrasi seraya berpendapat bahwa demokrasi merupakan alternatif terbaik utk diktatorisme & pemerintahan tirani. Berikut ini ringkasan pendapat Dr. Yusuf al-Qaradhawi mengenai demokrasi disertai dgn komentar terhadapnya.

Dr. Yusuf al-Qaradhawi mengatakan: “Sesungguhnya sisi liberalisme demokrasi nan paling baik menurut saya adalah sisi politiknya, nan tercermin dlm penegakan kehidupan perwakilan, di dalamnya rakyat dapat memilih wakil-wakil mereka nan akan memerankan kekuasaan legislatif di parlemen, & di dlm 1 majelis atau 2 majelis.

Pemilihan ini hanya bisa ditempuh melalui pemilihan umum nan bebas & umum, & nan berhak menerima adalah nan mendapat suara paling banyak dari para calon nan berafiliasi ke partai politik atau non-partai.

“Kekuasaan nan terpilih” inilah nan akan memiliki otoritas legislatif utk rakyat, sebagaimana ia juga mempunyai kekuasaan utk mengawasi kekuasaan eksekutif atau “pemerintah”, menilai, mengkritik, atau menjatuhkan mosi tak percaya, sehingga dgn demikian, kekuasaan eksekutif tak lagi layak utk dipertahankan.

Dengan kekuasaan nan terpilih, maka semua urusan rakyat berada di tangannya, & dgn demikian, rakyat menjadi sumber kekuasaan.

Bentuk ini secara teoritis cukup baik & dapat diterima, menurut kaca mata Islam secara garis besar, jika dapat diterapkan secara benar & tepat, serta dapat dihindari berbagai keburukan & hal-hal negatif nan terdapat padanya.

Saya katakan “secara garis besar”, karena pemikiran Islam memiliki beberapa kewaspadaan terhadap beberapa bagian tertentu dari bentuk di atas.

Kekuasaan terpilih itu tak memiliki penetapan hukum utk hal-hal nan tak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Kekuasaan ini juga tak boleh menghalalkan nan haram atau mengharamkan nan halal atau menggugurkan suatu kewajiban. Sebab, nan mem­punyai kekuasaan menetapkan hukum satu-satunya hanyalah Allah jalla Sya'nuhu.

Manusia hanya boleh membuat hukum utk diri mereka sendiri dlm hal nan diizinkan Allah Ta'ala saja. Artinya, hukum nan mengatur kepentingan dunia mereka nan tak dimuat di dlm suatu nash tertentu, atau nash nan mengandung beberapa makna kemudian mereka memilih salah 1 makna & meng­gunakannya dgn memperhatikan kaidah-kaidah syari'at. Dalam hal itu terdapat medan nan sangat luas sekali bagi para pembuat undang-undang.

Oleh karena itu, harus dikatakan: “Sesungguhnya rakyat merupakan sumber kekuasaan dlm batas-batas syari'at Islam. ” Sebagaimana dlm Majelis Tasyri' (Badan Legislatif) harus ada komisi khusus nan dipegang oleh para ahli fiqih nan mampu mengambil kesimpulan & melakukan ijtihad. Juga menilai ber­bagai ketetapan undang-undang, utk mengetahui sejauh mana kesesuaiannya & penyimpangannya dari syar'iat, walaupun sistem demokrasi sendiri tak mensyaratkan hal tersebut, meski dlm undang-undang dinyatakan bahwa agama negara nan dianut adalah Islam.

Kemudian, para calon wakil rakyat juga harus benar-benar memenuhi atau memiliki bekal nan kuat dlm agama & akhlak serta beberapa ketentuan lainnya, misalnya keahlilan dlm bidang kepentingan umum & lain sebagainya. Jadi, calon wakil rakyat tak boleh dari seorang penjahat atau pemabuk atau suka mening­galkan shalat atau orang nan menganggap enteng agama.

Di sana terdapat 2 sifat nan disyaratkan Islam bagi setiap orang nan akan mengemban suatu pekerjaan.

Pertama: Mampu mengemban pekerjaan ini & mempunyai pengalaman di bidangnya.
Kedua: Amanah. Dengan sifat amanah inilah suatu pekerjaan akan terpelihara & pelakunya akan takut kepada Allah Ta'ala. Itulah nan diungkapkan oleh al-Qur'an melalui lisan Yusuf as , di mana dia mengatakan:

Artinya ” Berkata Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang nan pandai menjaga lagi ber­pengetahuan. “' [Yusuf: 55]

Juga dlm kisah Musa as, melalui lisan puteri seorang nan sudah tua renta:

Artinya ” Karena sesungguhnya, orang nan paling baik nan kamu ambil utk bekerja (pada kita) ialah orang nan kuat lagi dapat dipercaya. ” [Al-Qashash: 26]

Dengan demikian, kekuatan & ilmu memerankan sisi intelektual & profesional nan menjadi syarat suatu pekerjaan, sedangkan kemampuan menjaga & amanat mencerminkan sisi moral & mental nan memang dituntut pula utk keberhasilannya. (*1)

Dr. Yusuf al-Qaradhawi mengungkapkan: “Anehnya, sebagian orang memvonis demokrasi sebagai suatu nan jelas-jelas merupakan bentuk kemungkaran atau bahkan kekufuran nan nyata, sedang mereka belum memahaminya secara baik & benar sampai kepada substansinya tanpa memandang kepada bentuk & cirinya.

Di antara kaidah nan ditetapkan oleh para ulama terdahulu adalah, bahwa keputusan (hukum) terhadap sesuatu merupakan bagian dari pemahamannya. Oleh karena itu, barangsiapa menghukumi sesuatu nan tak diketahuinya, maka hukumnya adalah salah, meskipun secara kebetulan bisa benar. Sebab, ibaratnya ia merupakan lemparan nan tak disengaja. Oleh karena itu, di dlm hadits ditetapkan bahwa seorang hakim nan memberi ke­putusan dgn didasarkan pada ketidaktahuan, maka dia berada di neraka, sebagaimana orang nan mengetahui nan benar, tetapi dia menetapkan atau menghukumi dgn nan lain.

Lalu apakah demokrasi nan didengung-dengungkan oleh berbagai bangsa di dunia, & diperjuangkan oleh banyak orang, baik di dunia belahan barat maupun timur, di mana ada sebagian bangsa bisa sampai kepadanya setelah melalui berbagai pertempuran sengit dgn penguasa tirani, nan menelan banyak darah & menjatuhkan ribuan bahkan jutaan korban manusia. Sebagaimana nan terjadi di Eropa timur & lain-lainnya, & nan banyak dari pemerhati Islam menganggapnya sebagai sarana nan bisa diterima utk meruntuhkan kekuasaan monarki, serta memotong kuku­kuku politik campur tangan, nan telah banyak menimpa masyarakat muslim. Apakah demokrasi ini mungkar atau kafir, sebagaimana nan didengungkan oleh beberapa orang nan tak memahami sepenuhnya lagi tergesa-gesa?”

Sesungguhnya substansi demokrasi -tanpa definisi & istilah akademis- adalah memberikan kesempatan kepada rakyat utk memilih orang nan akan mengurus & mengendalikan urusan mereka, sehingga mereka tak dipimpin oleh penguasa nan tak mereka sukai, atau diatur oleh sistem nan mereka benci. Selain itu, mereka juga harus mempunyai hak menilai & mengkritik jika penguasa melakukan kesalahan, juga hak opsi jika penguasa melakukan penyimpangan, & rakyat tak boleh digiring kepada aliran atau sistem ekonomi, sosial, kebudayaan, atau politik nan tak mereka kenal & tak pula mereka setujui. Jika sebagian mereka menghalanginya, maka balasannya adalah pemecatan atau bahkan penyiksaan & pembunuhan. “(*2)

Sesungguhnya Islam telah mendahului sistem demokrasi dgn menetapkan beberapa kaidah nan menjadi pijakan substansi­nya, tetapi Islam menyerahkan berbagai rinciannya kepada ijtihad kaum muslimin sesuai dgn pokok-pokok agama mereka, ke­pentingan dunia mereka, serta perkembangan kehidupan mereka sesuai dgn zaman & tempat, & juga pembaharuan keadaan manusia.

Kelebihan demokrasi adalah, bahwa ia mengarahkan di sela­-sela perjuangannya nan panjang melawan kezhaliman & kaum tirani serta para raja kepada beberapa bentuk & sarana, nan sampai sekarang dianggap sebagai jaminan nan paling baik utk menjaga rakyat dari penindasan kaum tirani.

Tidak ada larangan bagi umat manusia, para pemikir & pemimpin mereka utk memikirkan bentuk & cara lain, barang­kali cara baru itu akan mengantarkan kepada nan lebih baik & ideal. Tetapi, utk mempermudah kepada hal tersebut & me­realisasikannya ke dlm realitas manusia, kita ini melihat bahwa kita ini harus mengambil beberapa hal dari cara-cara demokrasi guna me­wujudkan keadilan, permusyawaratan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta berdiri melawan kesewenangan para penguasa nan angkuh di muka bumi ini.

Di antara kaidah syari'at nan ditetapkan adalah, bahwa sesuatu nan menjadikan hal nan wajib tak sempurna kecuali dengannya, maka ia itu menjadi wajib, & bahwasanya tujuan­tujuan syari'at nan diharapkan adalah jika tujuan-tujuan itu mem­punyai sarana pencapaiannya, maka sarana ini boleh diambil sebagai alat menggapai tujuan tersebut.

Tidak ada 1 syari'at pun nan melarang penyerapan pemikiran teori atau praktek empiris dari kalangan non-muslim. Karena, Nabi saw sendiri pada perang Ahzab telah mengambil pemikiran “penggalian parit”, padahal strategi tersebut berasal dari strategi bangsa Parsi.

Selain itu, Rasulullah saw pernah juga mengambil manfaat dari tawanan musyrikin dlm perang Badar “dari orang-orang nan mampu membaca & menulis” utk mengajarkan baca tulis anak-anak kaum muslim. in, meski mereka itu musyrik. Dengan demikian, hikmah itu adalah barang temuan orang mukmin, di mana saja dia menemukannya, maka dia nan paling berhak atasnya.

Dalam beberapa buku, saya telah mengisyaratkan bahwa merupakan hak kita ini utk mengambil manfaat dari pemikiran, strategi & sistem nan bisa memberikan manfaat kepada kita, selama tak bertentangan dgn nash muhkam (yang jelas) & tak juga kaidah syari'at nan sudah baku, & kita ini harus memilih dari apa nan kita ini ambil utk selanjutnya menambahkannya & melengkapinya dgn bagian ruh kita ini serta hal-hal nan dapat menjadikannya sebagai bagian dari kita ini dapat & menghilangkan identitas pertamanya. “(*3)

Ungkapan seseorang nan mengatakan, bahwa demokrasi berarti kekuasaan rakyat oleh rakyat & karenanya, harus ditolak prinsip nan menyatakan, bahwa kekuasaan itu hanya milik Allah semata, maka ungkapan semacam itu sama sekali tak dapat diterima.

Bagi para penyeru demokrasi tak perlu harus menolak kekuasaan Allah atas manusia. Hal seperti itu tak pernah terbersit di dlm hati mayoritas penyeru demokrasi. Tetapi nan menjadi konsentrasi mereka adalah menolak kediktatoran nan sewenang-­wenang, serta menolak pemerintahan otoriter terhadap rakyat.

Benar, setiap nan dimaksudkan dgn demokrasi oleh me­reka adalah memilih pemerintah oleh rakyat sesuai dgn hati nurani mereka, serta memantau tindakan & kebijakan mereka, serta menolak berbagai perintah mereka jika bertentangan dgn undang undang rakyat, atau dgn ungkapan Islam: “Jika mereka memerintahkan utk berbuat maksiat,” & mereka juga mem­punyai hak utk menurtmkan penguasa jika melakukan penyim­pangan & berbuat zhalim serta tak mau menerima nasihat atau peringatan. “(*4)

Sesungguhnya undang-undang menetapkan, di samping berpegang pada demokrasi, bahwa agama negara adalah Islam & bahwasanya syari'at Islam adalah sumber hukum & undang­undang, & nan demikian itu merupakan penegasan akan kekuasaan Allah atau kekuasaan syari'at-Nya, & kekuasaan itulah nan memiliki kalimat tertinggi.

Dimungkinkan juga utk menambahkan pada undang-gundang materi nan secara tegas & lantang menetapkan, bahwa setiap undang-undang atau sistem nan bertentangan dgn syari'at nan baku & permanen, maka undang-undang itu adalah bathil. “(*5)

Tidak ada ruang utk pemberian suara dlm berbagai hukum pasti dari syari'at & juga pokok-pokok agama serta hal­hal nan wajib dilakukan dlm agama, tetapi pemberian suara itu pada masalah-masalah ijtihadiyah nan mencakup lebih dari 1 pendapat. Sudah menjadi kebiasaan manusia utk berbeda pendapat dlm hal tersebut, misalnya pemilihan salah 1 calon nan akan menempati suatu jabatan, meskipun itu jabatan kepala negara, & seperti juga pengeluaran undang-undang utk mengatur lalu lintas jalan raya atau utk mengatur bangunan tempat perdagangan atau industri atau rumah sakit, atau nan lainnya nan oleh para ahli fiqih disebut sebagai “mashalihul mursalah. ” Atau seperti juga pengambilan keputusan utk mengumumkan perang atau tidak, mengharuskan pembayaran pajak tertentu atau tidak, atau mengumumkan keadaan darurat atau tidak, atau mem­batasi jabatan Presiden, & pembolehan membatasi masa pemilihan atau tidak, demikian seterusnya.

Jika banyak pendapat nan berbeda dlm masalah ini, maka apakah pendapat itu akan ditinggal menggantung begitu saja, apa­kah ada tarjih tanpa murajjah (yang diunggulkan)? Ataukah harus ada murajjah?

Sesungguhnya logika akal, syari'at & realitas menyatakan harus ada murajjah (yang diunggulkan), & nan diunggulkan pada saat terjadi perbedaan pendapat adalah jumlah terbanyak. Sebab, pendapat 2 orang itu lebih mendekati kebenaran daripada pen­dapat 1 orang, & dlm hadits disebutkan:

“Sesungguhnya, syaitan itu bersama 1 orang & dia (syaitan) lebih jauh dari 2 orang. “(*6). (*7)

Ungkapan orang nan menyatakan, bahwa tarjih (pengunggulan 1 pendapat) itu adalah utk nan benar meskipun tak ada seorang pun pendukungnya. Adapun nan salah harus ditolak meskipun didukung oleh 99 dari 100. Ungkapan ini hanyalah tepat pada hal-hal nan ditetapkan oleh syari'at secara gamblang, tegas & terang nan menyingkirkan perselisihan & tak mengandung perbedaan atau menerima pertentangan, & hal itu hanya sedikit sekali. Itulah nan dikatakan: Jama'ah itu adalah nan sejalan dgn kebenaran meski engkau hanya sendirian. (*8)

Sesungguhnya petaka pertama nan menimpa umat Islam dlm perjalanan sejarahnya adalah sikap mengabaikan terhadap kaidah musyawarah, & perubahan “Khilafah Rasyidah” menjadi “kerajaan penindas” nan oleh sebagian sahabat disebut “kekaisaran”. Artinya, kekuasaan absolut Kaisar telah berpindah kepada kaum muslimin dari berbagai kerajaan nan telah diwariskan Allah ke­padanya. Padahal semestinya mereka mengambil pelajaran dari mereka & menghindari berbagai kemaksiatan & perbuatan hina nan menjadi sebab musnahnya negara mereka.

Apa nan menimpa Islam, umatnya, serta dakwahnya di zaman modern ini tak lain adalah akibat dari pemberlakuan pemerintahan otoriter nan bertindak sewenang wenang terhadap umat manusia dgn menggunakan pedang kekuasaan & emas­nya, & tidaklah syari'at dihapuskan, skularisme diterapkan, serta umat manusia diharuskan berkiblat ke barat melainkan dgn paksaan, memakai besi & api. Tidaklah dakwah Islam & ge­rakannya dipukul habis-habisan serta tak juga para penganut & penyerunya dihajar & dikejar-kejar melainkan oleh kekuasaan otoriter nan terkadang tanpa kedok & terkadang dgn meng­gunakan kedok demokrasi palsu nan diperintahkan oleh kekuatan nan memusuhi lslam secara terang-terangan atau diarahkan dari balik layar. “(*9)

Di sini saya (Dr. Yusuf al-Qaradhawi) perlu menekankan, bahwa saya bukan termasuk orang nan suka menggunakan kata-kata asing, seperti misalnya; demokrasi & lain-lainnya utk mengungkapkan pengertian-pengertian Islam.

Tetapi, jika suatu istilah telah menyebar luas di tengah-tengah umat manusia & telah dipergunakan oleh banyak orang, maka kita ini tak perlu menutup pendengaran kita ini darinya, tetapi kita ini harus mengetahui maksud istilah tersebut, sehingga kita ini tak me­mahaminya secara keliru, atau mengartikannya secara tak benar atau nan tak dikehendaki oleh orang-orang nan membicarakannya, dgn begitu hukum kita ini terhadapnya adalah hukum nan benar & seimbang. Meski istilah itu datang dari luar kalangan kita, hal itu tak menjadi masalah. Sebab, poros hukum itu tak pada nama & sebutan, tetapi pada kandungan & substansinya. “(*10)

Saya (Dr. Yusuf al-Qaradhawi) termasuk orang nan menuntut demokrasi dlm posisinya sebagai sarana nan sangat mudah & teratur utk merealisasikan tujuan kita ini dlm kehidupan nan mulia, nan di dalamnya kita ini bisa berdakwah kepada Allah & juga kepada Islam, sebagaimana kita ini telah beriman kepadanya, tanpa harus dijebloskan ke dlm penjara nan gelap atau dihukum di atas tiang gantungan. “(*11)

Berkenaan dgn hal tersebut, dapat penulis katakan: “Dr. Yusuf al-Qaradhawi telah dgn sekuat tenaga membela demokrasi dlm menghadapi pemerintahan otokrasi atau pemerintahan tirani nan berbagai keburukan & kesialannya telah dirasakan oleh Dr. Yusuf al-Qaradhawi & Jama'ah Ikhwanul Muslimin. Oleh karena itu, Dr. Yusuf al-Qaradhawi berusaha keras mempertahankan demokrasi dgn segenap daya & upaya.

Yang lebih baik dilakukan oleh Dr. Yusuf al-Qaradhawi adalah, menegakkan hukum Islam nan di dalamnya terdapat konsep musyawarah Islami nan sudah cukup bagi kita ini & tak lagi memerlukan demokrasi ala Barat meskipun kita ini memolesnya dgn berbagai kebaikan & keindahan.

Jika kita ini menyaring demokrasi ini, lalu menambahkan bebe­rapa hal nan sesuai dgn agama kita ini atau mengurangi beberapa hal darinya nan memang bertentangan dgn agama, lalu mengapa kita ini harus menyebutnya demokrasi? Mengapa tak menyebutnya syura (permusyawaratan) misalnya.

Dengan demikian, demokrasi Barat tak disebut demikian kecuali diambil dgn seluruh kandungannya. Tetapi, jika diambil dgn melakukan penyesuaian, perubahan & penyimpangan, maka hal itu secara otomatis menjadi sesuatu nan lain nan tak mungkin kita ini sebut lagi sebagai demokrasi. Dalam hal ini, perum­pamaannya adalah sama dgn khamr jika rusak dgn sendirinya atau tindakan seseorang, maka pada saat itu tak lagi disebut se­bagai khamr, tapi disebut cuka. Demikian pula demokrasi.

Jadi, nan harus dilakukan oleh Dr. Yusuf al-Qaradhawi adalah menyeru kepada penegakan hukum Islam dgn menerap­kan sistem syura (permusyawaratan) nan adil, daripada mengobati suatu penyakit dgn penyakit lain, nan bisa jadi lebih berbahaya lagi bagi umat. (*12)

KOMENTAR JAMAL SULTHAN ATAS FATWA DR. YUSUF AL-QARADHAWI.
Ustadz Jamal Sulthan hafizhahullah mempunyai komentar nan sangat baik terhadap fatwa Dr. Yusuf al-Qaradhawi dlm hal demokrasi. Di sini saya bermaksud utk menukilnya agar bisa diambil manfaat oleh para pembaca, & agar para pembaca mengetahui titik-titik ketidakbenaran dari ucapan Dr. Yusuf al­Qaradhawi.

Jamal Sulthan mengatakan: “Masalah ini sangat penting sekali, & ketika nan mengungkapkannya adalah seorang pakar fiqih sekaliber Dr. Yusuf al-Qaradhawi, maka masalahnya semakin bertambah penting, belum lagi mimbar nan menjadi tempat penyebaran fatwa nan dibaca tak kurang dari 1 juta orang berbahasa Arab. Maka pada saat itu, tak diragukan lagi bahayanya akan lebih besar, & dia mempromosikan dirinya kepada setiap penulis & pemilik pemikiran.

Fatwa dlm format nan disebarluaskan tak mempunyai tema sama sekali & hampir tak mempunyai nilai sama sekali, cukuplah bagi anda ketika anda dihadapkan suatu ungkapan nan anda bisa mengatakan: “itu benar,” bersikap sama seperti halnya ketika anda tak bisa mengatakan: “Itu salah” Namun, sesung­guhnya di sana ada suatu kerancuan nan aneh, & beberapa hakikat obyektif & histroris nan tak diketahui Dr. Yusuf al-Qaradhawi, menyebabkan pembicaraannya terjadi kekeliruan, nan menuntut saya mengkaji cukup lama utk mendiskusikan “segi & pertim­bangan” fatwa dgn mengharapkan keluasan hati pemberi fatwa tersebut, & kita ini tahu kesungguhan beliau utk memperoleh kejelasan kebenaran, dimana pun berada serta perhatiannya nan tulus insya Allah terhadap berbagai masalah besar nan membuat sibuk generasi muslim pada zaman sekarang ini.

Dalam fatwa tersebut ditanyakan, sebagaimana nan ditegas­kan oleh Ustadz Fahmi: “Apakah demokrasi itu kufur?” Maka, Syaikh Dr. Yusuf al-Qaradhawi membuka pembicaraannya dgn mengatakan: “Sesungguhnya substansi demokrasi adalah memberikan kesempatan kepada rakyat utk memilih orang nan akan mengurus & mengendalikan urusan mereka, sehingga mereka tak dipimpin oleh penguasa nan tak mereka sukai, atau diatur oleh sistem nan mereka benci. Selain itu, mereka juga harus mempunyai hak menilai & mengkritik jika penguasa melakukan kesalahan, juga hak opsi jika penguasa melakukan penyimpangan. Rakyat tak boleh digiring kepada aliran atau sistem ekonomi, sosial, kebudayaan, atau politik nan tak mereka kenal & tak pula mereka setujui, & itulah substansi demokrasi. “

Kemudian Dr. Yusuf al-Qaradhawi menambahkan seraya mengomentari: “Realitas menunjukkan, bahwa orang nan memperhatikan secara seksama substansi demokrasi, maka dia akan mendapatkan bahwa ia termasuk dari konsep Islam”

Pendahuluan inilah nan menjadi kesalahan pertama & substansial nan mengakibatkan fatwanya salah secara keseluruhan.

Dr. Yusuf al-Qaradhawi telah menetapkan, bahwa substansi demokrasi adalah pemberian kesempatan kepada rakyat utk memilih pemimpin mereka. . . & seterusnya. Inilah salah 1 produk pokok dari berbagai produk demokrasi atau salah 1 tampilan dari berbagai penampilan demokrasi, tetapi itu bukan substansi demokrasi, sebagaimana nan dianggap oleh Dr. Yusuf al-Qaradhawi. Namun, demokrasi secara substansial adalah penolakan terhadap teokrasi, yaitu sistem pemerintahan berdasarkan kekuasaan agama & menjalankan pemerintahan atas nama Allah di muka bumi. Kelahiran demokrasi itu menurut perjalanan sejarahnya adalah sebagai akibat dari pertikaian negara melawan gereja, hukum buatan manusia melawan hukum agama, hukum atas nama rakyat & manusia melawan hukum atas nama Allah & agama.

Dengan kata lain, kita ini bisa katakan bahwa demokrasi itu adalah sisi lain dari sekularisme, & di antara dampaknya demokrasi adalah meniadakan perwalian masing-masing individu umat manusia dari pundak masyarakat. Sebab, jika kita ini menolak perwalian agama & Tuhan utk kepentingan rakyat, maka semua perwalian di bawahnya sudah pasti akan tertolak. Dari sini lahirlah berbagai sarana & sistem nan mengatur seluk beluk masyarakat, nan mencegah munculnya kekerasan, penindasan & kesewenangan dlm bentuk apa pun, & itu berlangsung setelah negara sipil dgn para pemikir & pendukungnya berhasil merealisasikan kemenangan akhir atas gereja & para tokoh agama serta berhasil mencopot kekuasaan dari mereka, seperti nan diketahui oleh setiap pengkaji sejarah Eropa modern.

Di antara dampak dari kemenangan akhir bagi gerakan demokrasi ini adalah terhapusnya sifat kesucian dari semua posisi, masalah & makna, selama tak ditetapkan oleh rakyat sebagai sesuatu nan suci. nan haram adalah apa nan menurut pendapat mayoritas orang sebagai haram, sedangkan nan halal adalah apa nan menurut pendapat mayoritas orang sebagai halal, dgn menutup mata dari setiap referensi nan lain, baik nan bersifat religius maupun nan lainnya. Sebab, jika anda menetapkan bahwa di sana terdapat referensi syari'at nan berada di atas manusia atau harus didahulukan sebelum pendapat rakyat, maka dgn demikian anda telah menggugurkan dasar demokrasi. Karena, jika anda mengatakan, misalnya “Sesungguhnya masalah ini berdasarkan nash al-Qur'an, tak boleh dilakukan oleh manusia, maka dgn demikian, anda telah menjadikan hukum hanya pada Allah Ta'ala semata, bukan ada pada rakyat. Selama kekuasaan & hukum ditarik dari rakyat, maka berakhirlah kisah demokrasi itu.

Demikian itulah kisah demokrasi secara ringkas & ini pula nan menjadi substansinya, nan diketahui secara pasti oleh Ustadz Fahmi Huwaidi & aliran pemikirannya. Dengan demikian, apakah kita ini bisa mengatakan seperti nan dikatakan oleh Dr. Yusuf al-Qaradhawi: “Barangsiapa nan memperhatikan secara seksama terhadap substansi demokrasi, niscaya dia akan mendapatkan bahwa demokrasi termasuk dari konsep Islam”. Atau kita ini akan mengatakan seperti nan dikatakannya pula: “Islam telah mendahului demokrasi dgn menetapkan kaidah-kaidah nan menjadi dasar pijakan bagi substansinya, hanya saja Islam menyerahkan rincian­nya pada ijtihad kaum muslimin sesuai dgn ajaran agama mereka, kepentingan dunia mereka, serta perkembangan kehidupan mereka”

Yang tampak jelas sekali dari fatwa Dr. Yusuf al-Qaradhawi adalah, bahwa dia menggambarkan demokrasi dgn gambaran tertentu nan dia angan-angankan & impikan, lalu dia mengeluarkan fatwanya berdasarkan pada khayalan nan mempermainkan angan-angannya, bukan pada hakikat sejarah demokrasi & obyek­tivitas nan membentuk istilah demokrasi dlm pemikiran manusia modern.

Barangkali hal nan sangat jelas menunjukkan hal tersebut adalah ungkapan Dr. Yusuf al-Qaradhawi dlm fatwanya: “Dan ungkapan orang nan mengatakan bahwa demokrasi berarti pemerintahan nan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga ada keharusan menolak prinsip nan menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan Allah, adalah ungkapan nan sama sekali tak dapat diterima, karena menyuarakan demokrasi tak harus menolak kekuasaan tertinggi berada di tangan Allah atas semua umat manusia. Saya yakin hal seperti itu tak pernah terbersit di dlm hati mayoritas penyeru demokrasi. Tetapi nan menjadi konsentrasi mereka adalah menolak kediktatoran nan sewenang-wenang, serta menolak pemerintahan nan menindas rakyat, baik itu penguasa zhalim maupun diktator. “

Sebenarnya, saya (Jamal Sulthan) belum memahami benar ungkapan Dr. Yusuf al-Qaradhawi nan menyatakan: “Hal seperti itu tak pernah terbersit di dlm hati mayoritas penyeru demokrasi. Tetapi, nan menjadi konsentrasi mereka adalah menolak kediktatoran nan sewenang-wenang, serta menolak pemerintahan otoriter terhadap rakyat. ” Apakah dia pernah melakukan penelitian nan menghasilkan hakikat tersebut? Jika lawannya mengatakan: “Sesungguhnya hal itu selalu terbersit di dlm hati mayoritas penyeru demokrasi,” lalu siapa nan akan menilai & membenarkan salah 1 dari kedua ungkapan tersebut ?

Sesungguhnya fatwa syari'at memerlukan adanya ketelitian & keakuratan dlm ucapan, lebih dari sekedar ungkapan nan hanya dilandasi perasaan (misalnya: “Saya yakin hal seperti itu tak pernah terbersit” dst. . ed). Saya sangat memaklumi Dr. Yusuf al­Qaradhawi dlm hal kesungguhannya mempertahankan nilai­nilai keadilan, kebebasan & perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta kehormatan mereka. Dalam hal itu, orang seperti dia & saya mengetahui betapa kejam cambuk-cambuk para algojo, & betapa menyeramkannya pula penjara para penindas. Namun demikian, pembicaraan masalah keadilan, kebebasan & hak-hak asasi manusia merupakan suatu hal, sedangkan pengaturan istilah pemikiran politik utk memberlakukan hukum syari'at terhadapnya merupakan hal lain. Sebagaimana realitas terus berada seperti sediakala tak berubah seperti nan saya duga. kita ini perlu juga merenungi ucapan Syaikh Dr. Yusuf al-Qaradhawi: “Orang muslim nan menyerukan demokrasi pada hakikatnya menyeru kepadanya sebagai 1 bentuk pemerintahan, nan dapat mewujudkan prinsip-prinsip politik Islam dlm pemilihan pemimpin, penetapan musyawarah & loyalitas, serta penegakan amar ma'ruf nahi munkar, melawan kezhaliman, menolak kemaksiatan, khususnya jika sampai pada kekufuran nan jelas nan telah ada bukti dari Allah. “

Di sini, saya setuju sekali dgn Syaikh Dr. Yusuf al-Qaradhawi mengenai kriteria nan dikemukakannya mengenai manhaj bagi pemerintahan Islam. Tetapi, apakah nan mendorong anda utk meletakkan stempel demokrasi pada perbincangan ini & manhaj tersebut? Apakah sebenarnya kesucian nan dikandung oleh istilah “buatan Barat, perkembangan, sejarah & pertikaiannya” utk anda pertahankan dgn mati-matian & memperindah penampilannya di hadapan kaum muslimin? Hal itu mengingatkan kita ini terhadap apa nan meliputi akal pikiran kaum muslimin pada tahun 5 puluhan & 6 puluhan sekitar istilah “sosialisme “, sehingga mereka menjadikan sosialisme & Islam 2 sisi 1 mata uang. Pengalaman nan sama juga kembali terjadi sekali lagi pada istilah demokrasi.

Sesungguhnya, demokrasi bukan apa nan anda rinci berdasarkan analogi Anda sendiri, atau dirinci oleh orang lain. Tetapi demokrasi merupakan 1 kesatuan sistem utk memelihara bangunan sosial. Terserah anda mau menerimanya atau menolaknya, lalu mencari manhaj lain nan melahirkan bagi anda 1 istilah lain nan orisinil nan sesuai dgn `aqidah, agama, sejarah & kemanusiaan anda.

Jika kita ini boleh menerima istilah tersebut disertai dgn beberapa penyesuaian terhadapnya agar sejalan dgn lingkungan kita, lalu bagaimana pendapat anda mengenai istilah teokrasi, atau nan disebut dgn “pemerintahan berdasarkan ketuhanan”. kita ini hanya akan menjauhkan diri dari monopoli para tokoh agama terhadap kekuasaan atas nama perwakilan langit sebagaimana nan diketahui oleh sejarah gereja Eropa, & tinggallah bagi kita, yaitu menjadikan hukum Allah nan berkuasa atas umat manusia & membatasi perundang-ungangan masyarakat. Pada saat itu, apakah kita ini bisa mengatakan bahwa substansi teokrasi yaitu “hukum Allah” adalah Islam?

Dengan tolok ukur nan sama, jika anda mengatakan: “Sesungguhnya demokrasi itu dari Islam,” maka dibenarkan pula utk mengatakan: “Sesungguhnya teokrasi itu dari Islam”

Sedangkan kita ini akan mengatakan: “Sesungguhnya demokrasi & teokrasi, keduanya adalah istilah Eropa nan lahir & terbentuk serta menunjukkan (budaya) Barat, hal itu tak memberikan manfaat bagi kita ini sebagai kaum muslimin. Sebab, Islam tak mengenal pemerintahan pemuka agama, sebagaimana Islam juga tak mengenal istilah “surat penebus dosa”, & tak pula mengenal istilah pertikaian antara negara sipil & gereja, atau antara agama & negara. Karena, Islam sebagai agama, sejarah, & kebudayaan berbeda dari Kristen sebagai agama, sejarah, & kebudayaan. Hal itu memperlihatkan kepada kita ini secara pasti perbedaan berbagai istilah pemikiran, politik, & metodologi antara keduanya (Islam & Kristen).

Permasalahannya di sini adalah, bahwa sebagian kaum muslimin berkhayal bahwa hak-hak asasi manusia, keadilan, kebebasan, hak suksesi kekuasaan & larangan melakukan penindasan di muka bumi merupakan hal-hal nan diperjuangkan oleh sistem demokrasi bagi masyarakat, di mana tak mungkin bagi mereka utk menggambarkan prinsip-prinsip ini dapat terealisasi di bawah payung istilah lain dlm Islam. nan demikian itu merupakan 1 kesalahan nan sangat berbahaya. Sesungguhnya hak-hak & prinsip-­prinsip kemanusiaan itu hanya sekedar dampak dari kelahiran sekulerisme atau demokrasi di masyarakat Eropa. Bersamaan dgn itu mungkin juga memproduksinya, memeliharanya, & memberlakukannya di masyarakat lain tanpa melalui jalan sekularisme atau demokrasi.

Tetapi, dominasi pemikiran Barat atas berbagai aliran pemikiran & politik dlm masyarakat kontemporer, & tirani nan ditanamkan oleh Eropa ke dlm akal & jiwa masyarakat dunia ketiga nan di antara mereka adalah sebagian kaum muslimin, tak meninggalkan sedikit kesempatan pun bagi akal non-Eropa utk memikirkan orisinalitas atau mengkhayalkan karya pemikiran atau metodologis nan tak terpengaruh oleh “kutub Eropa”, serta berbagai manhaj & istilahnya. Maka sebagian besar usaha-usaha “dunia ketiga” dlm bidang pemikiran, metodologi & istilah -yang di antaranya adalah fatwa ini-, hanyalah sekedar catatan kaki atau catatan akhir atas matan (isi) nan berasal dari Eropa. Padahal kita ini -di lingkungan Islam-, hati nurani Islami menolak kecuali mencatat sikap kehati-hatiannya nan malu-malu itu terhadap demokrasi, sedangkan berpura-pura tak mengetahui bahwa sikap kehati-hatian itu bermakna pada kenyataan obyektifnya sebagai penolakan terhadap demokrasi, tetapi kita ini masih terus ngotot utk mempertahankan istilah tersebut, meskipun pada hakikatnya, secara obyektif, telah meninggalkannya.

Sesungguhnya Partai Kupu-Kupu Itali -Partai para pelacur- ­memaksakan dirinya masuk ke dunia partai, & sebagian anggotanya masuk parlemen Itali, agar “suara pelacur” cukup utk membuat berbagai ketetapan undang-undang baru di dlm masyarakat, jika semua suara sama.

Yang tak mau diakui oleh Dr. Yusuf al-Qaradhawi adalah, bahwa Partai Kupu-Kupu ini mengaspirasikan hak demokrasinya. Jika anda menolak keberadaannya atau menolak masuknya ke parlemen atau menolak keikutsertaannya dlm penghitungan dgn suara anggotanya, maka anda tak demokratis, & tindakan ini melawan demokrasi. Itulah hakikat obyektif, nan tak ada alasan bagi anda terhadapnya, serta tak ada tempat melarikan diri dari mengakuinya.

Benar bahwa anda menolak hal tersebut, & saya pun demikian. Tetapi, makna hal itu adalah bahwa kita ini menolak demokrasi sebagai bingkai sistem bagi pemerintahan di suatu negara Islam. Tinggallah bagi saya & anda mencarikan istilah baru & sistem baru, nan menyatukan antara agama & dunia, syari'at & masyarakat, keadilan & moral, kebebasan & nilai-nilai, hak Allah & hak hamba, & semuanya itu adalah aspek-aspek nan tak mempunyai hubungan dgn demokrasi.

Jangan anda merasa kesal tuanku (Dr. Yusuf al-Qaradhawi), jika masyarakat Barat menolak mengakui istilah & sistem baru anda. Karena mereka memang menolak agama anda pada dasarnya, sebagaimana logika subyektif dari sistem demokrasi nan mengatur kehidupannya, mengharuskannya menerima pluralisme. nan demikian itu, jika kita ini berhusnuzhzhan (berprasangka baik) terhadap kesungguhan mereka dlm memegang segala macam prinsip, apalagi nan menyangkut masalah hubungan antar negara.

Dalam fatwa Syaikh Dr. Yusuf al-Qaradhawi tentang demokrasi, masih terdapat kerancuan lain, yaitu dlm usahanya melegitimasi beberapa sisi kekuasaan eksekutif dlm menerapkan demokrasi, di mana sang Doktor mempromosikannya kepada pemahaman beberapa pemerintah Islam. Lebih baiknya, kita ini simak apa nan dikatakan Doktor, kemudian simak juga komentar kami setelah itu.

Dr. Yusuf al-Qaradhawi mengatakan: “Di antara dalil-dalil menurut kelompok pemerhati Islam nan menunjukkan demokrasi adalah prinsip hasil import & tak ada hubungannya dgn Islam, adalah bahwa ia berdasarkan pada suara mayoritas, serta menganggap suara terbanyak merupakan pemegang kekuasaan dlm menjalankan pemerintahan & mengendalikan berbagai permasalahan, & dlm menilai serta memutuskan benar terhadap salah 1 dari berbagai masalah nan berbeda-beda dgn meng­gunakan pemungutan suara terbanyak dlm demokrasi sebagai pemutus & referensi. Maka, pendapat mana pun nan memenangkan suara terbanyak secara absolut, atau terbatas pada beberapa kesempatan, itulah pendapat nan diberlakukan, meskipun terkadang pendapat itu salah & bathil.

Padahal Islam tak menggunakan sarana seperti itu & tak mentarjih (mengunggulkan) suatu pendapat atas pendapat nan Iain karena adanya kesepakatan pihak mayoritas, tetapi Islam melihat pada pokok permasalahan tersebut; Apakah ia salah atau benar? Jika benar, maka ia akan memberlakukannya, meskipun bersamanya hanya ada 1 suara, atau bahkan sama sekali tak ada seorang pun nan menganutnya. Jika salah,. maka ia akan menolaknya, meskipun bersamanya terdapat 99 orang dari 100 orang nan ikut.

Bahkan, nash-nash al-Qur'an menunjukkan bahwa suara mayoritas selalu berada dlm kebathilan & selalu mengiringi para Thaghut, sebagaimana nan terdapat dlm firman Allah Ta'ala ini:

Artinya ” Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang nan di­muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan-Nya. “[Al-An'aam: 116].
Juga firman-Nya:

Artinya ” Dan sebahagian besar manusia tak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya” [Yusuf: 103]

Di dlm al-Qur'an, dilakukan pengulangan berkali-kali terhadap firman-Nya berikut ini:

Artinya ” Tetapi kebanyakan manusza tak mengetahui” [Al-­A'raaf: 187]

Selanjutnya, Syaikh Dr. Yusuf al-Qaradhawi menambahkan seraya mengomentari hal tersebut dgn mengatakan: “Ungkapan tersebut sama sekali tak dapat diterima, sebab didasarkan pada suatu hal nan salah”

Seharusnya kita ini perlu membicarakan tentang demokrasi di dlm masyarakat muslim; nan mayoritas mereka dari kalangan orang orang nan berpengetahuan, berakal, beriman lagi bersyukur. kita ini tak hendak membicarakan tentang masyarakat kaum atheis atau kaum nan sesat dari jalan Allah:

Kemudian, sesungguhnya terdapat beberapa hal nan tak masuk ke dlm kategori voting & tak dapat diambil suaranya, karena ia termasuk bagian dari hal nan sudah tetap & permanen nan tak dapat diubah kecuali jika masyarakat itu berubah sendiri & tak menjadi muslim lagi.

Jadi, tak ada tempat bagi voting dlm berbagai ketetapan syariat nan sudah pasti & juga pokok-pokok agama. Voting itu hanya pada masalah-masalah ijtihad saja nan bisa mencakup lebih dari 1 pendapat. Sudah menjadi kebiasaan manusia utk berbeda pendapat mengenai hal tersebut, jika terdapat berbagai pendapat nan berbeda-beda mengenai beberapa masalah. Lalu, apakah masalah-masalah itu akan dibiarkan bergantung begitu saja? Dan apakah ada pemilihan pendapat tanpa adanya nan diunggul­kan? Ataukah perlu adanya nan diunggulkan?

Logika akal, syari'at & realitas menyatakan perlu adanya (orang) nan dimenangkan. nan diutamakan pada saat terjadi perbedaan pendapat adalah jumlah mayoritas. Sebab, pendapat 2 orang itu lebih mendekati kebenaran daripada pendapat 1 orang. Dalam hadits pun sudah ditegaskan:

,”Sesungguhnya, syaitan itu bexsama 1 orang & dia (syaitan) lebih jauh dari 2 orang. “

Ditegaskan pula, bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda kepada Abu Bakar & `Umar radhiallahu `anhuma:

“Jika kalian bersatu dlm suatu musyawarah, niscaya aku tak akan menentang kalian berdua. “

Demikian nan diungkapkan oleh Dr. Yusuf al-Qaradhawi.

Ungkapan Dr. Yusuf al-Qaradhawi di atas memerlukan adanya perincian, karena di dalamnya terdapat kerancuan & beberapa hal nan membingungkan.

Pertama-tama, saya merasa heran karena Dr. Yusuf al-Qaradhawi menempatkan pendapat lawan-lawannya nan menurutnya tak benar dgn membuka ucapannya bahwa mereka berpendapat “Demokrasi adalah ajaran nan diimport dari Barat & tak mempunyai hubungan dgn Islam”-Apakah Dr. Yusuf al-Qaradhawi mengetahui bahwa demokrasi merupakan ajaran nan tak diimport? Dan bahwasanya demokrasi merupakan prinsip dasar nan lahir & tumbuh di dlm buaian sejarah Islam disertai berbagai perubahan peradaban, manhaj, agama & politik? Lalu kapan hal itu terjadi? Di zaman apa, jika dihitung dari sejak diutusnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam sampai pertengahan abad ke-19? Kapan Eropa mengimport demokrasi dari kaum muslimin? Serta apakah rahasia-rahasia nan terdapat dlm peristiwa bersejarah & menghebohkan itu nan tak diketahui oleh seantero bumi selama kurun waktu nan begitu panjang?

Saya kira, Dr. Yusuf al-Qaradhawi tak seharusnya membuka ucapannya dgn kalimat tersebut. Sebab, siapa pun dari kaum muslimin tak akan dapat mengaklaim bahwa demokrasi itu merupakan ajaran nan tak diimport dari sistem Eropa. Sesungguhnya nan menjadi perbedaan pendapat adalah sikap Islam terhadap demokrasi itu. Ini nan pertama

Adapun ungkapan Syaikh Dr. Yusuf al-Qaradhawi: “Seharusnya kita ini perlu membicarakan tentang demokrasi di dlm masyarakat muslim, nan mayoritas mereka dari kalangan orang­orang nan berpengetahuan, berakal, beriman lagi bersyukur. kita ini tak hendak membicarakan tentang masyarakat kaum atheis atau kaum nan sesat dari jalan Allah. “

Yang demikian itu secara obyektif adalah kesalahan nan jelas. Sebab, demokrasi tak mempersoalkan identitas, keimanan, kekufuran & jenis nilai nan dibawa oleh seseorang, karena semuanya itu sama, baik itu orang alim nan bertindak sewenang-­wenang, Muslim & Nasrani. Jika saya katakan: “Bahwa hak menerapkan demokrasi di masyarakat muslim tergantung pada orang muslim nan taat beragama, & tak masuk di dalamnya orang nan tak taat beragama atau nan mempunyai identitas tak jelas atau pemeluk Nasrani, Yahudi atau Atheis. Maka, artinya anda telah berbicara tentang sistem lain & manhaj nan lain pula. Jelas, itu bukan lagi demokrasi. “

Demikian juga dgn ungkapan Syaikh Dr. Yusuf ai-Qaradhawi: “Kemudian, di sana terdapat beberapa masalah nan tak masuk ke dlm voting & tak pula diperlukan pemungutan suara terhadapnya, karena semua itu merupakan bagian dari hal­-hal nan sudah baku & tak dapat dilakukan perubahan, kecuali jika masyarakat itu mengalami perubahan sendiri & tak menjadi muslim lagi”

Perbedaan nan dianggap aneh oleh Syaikh Dr. Yusuf al­Qaradhawi di sini adalah bahwa suatu masyarakat, jika mengalami perubahan & tak menjadi muslim lagi, maka dimungkinkan menjadi masyarakat nan demokratis. Tetapi, jika masih tetap menjadi masyarakat muslim, maka dapat dipastikan ia tak akan demokratis, karena mempunyai sistem lain berupa hal-hal nan sudah baku, `aqidah & nilai-nilai nan tak mungkin utk di­tundukkan pada pendapat manusia.

Di sini, kita ini kembali lagi kepada pokok kesalahan pada konsepsi Syaikh Dr. Yusuf al-Qaradhawi terhadap wujud & substansi demokrasi. Di dlm demokrasi, rakyat merupakan tempat kembali sekaligus penguasa, pembuat ketetapan, & penentu satu-satunya. Jika anda mengatakan, bahwa di sana terdapat beberapa hal nan tak akan dapat ditundukkan pada voting atau tak masuk pada ruang voting, maka dgn demikian anda tak demokratis. Jika anda mengatakan, bahwa di sana terdapat beberapa hal pasti & permanen, baik nan menyangkut masalah pemikiran, agama, moral, ekonomi atau politik nan tak akan dapat diubah, maka pada saat itu anda juga tak demokratis.

Demikian juga ungkapan Dr. Yusuf al-Qaradhawi: “Jadi , tak ada ruang voting dlm berbagai ketetapan syari'at nan sudah pasti,” maka ungkapan itu pun sama sekali tak demokratis. Sebab, pengakuan anda bahwa di sana terdapat syari'at nan memerintah di atas kehendak & kemauan manusia, maka nan demikian itu sebagai pukulan telak terhadap isi & substansi demokrasi.

Apakah sekarang gambarannya sudah menjadi jelas dlm pandangan Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Fahmi Huwaidi & alirannya? Saya sependapat dgn mereka dlm setiap ketentuan, batasan & bingkai nan diberikan oleh Syaikh Dr. Yusuf al-Qaradhawi bagi politik masyarakat muslim, tetapi kesalahan mendasar adalah mereka menolak -dan saya tak tahu mengapa- kecuali dgn meletakkan simbol demokrasi pada manhaj Allah & sistem politik Islam. Apakah mereka menyangka, bahwa mereka telah memperindah Islam & manhajnya dgn tindakannya meletakkan slogan hasil impor dari Barat ini?

Sesungguhnya Islam, wahai para sahabatku, lebih baik, lebih tinggi, suci & lebih lurus dari demokrasi & dari segala konsep buatan manusia utk mengatur politik masyarakat. Demi Allah, saya katakan itu tak hanya sekedar utk membela agama, atau sekedar militansi iman, tetapi nan demikian itu merupakan keyakinan nan teguh dari perjalanan panjang selama melakukan kajian, pertimbangan & perenungan perhatian terhadap ber­bagai perubahan sejarah kemanusiaan terdahulu maupun modern sekarang ini.

Saudaraku sekalian, sesungguhnya dgn demikian itu kalian telah menimbulkan kegoncangan, keraguan & kerancuan berpikir dlm otak & hati nurani generasi muda pemegang panji kebang­kitan Islam nan diharapkan umat.

Mengapa kalian tak mencari suatu pemikiran orisinil konstruktif (yang berasal dari Islam), nan dengannya kalian membina proyek Islam nan fundamental utk kebangkitan & utk mengatur aktivitas sosial Islami nan baru? Apakah tugas seorang ahli fiqih atau pemikir muslim sekarang ini harus menunggu produk dari Barat, baik pemikiran maupun materi, utk ditempelinya dgn label tradisional: “Disembelih dgn cara Islami?”

Wahai saudaraku, apakah Islam tak mengenal sistem, masyarakat, peradaban, teori-teori politik & pola-pola manajemen sebelum munculnya demokrasi? Dan apakah Islam serta masyarakat­nya tak mengetahui keadilan, kasih sayang, kebebasan, pencerahan, peradaban, permusyawaratan, pluralitas pemikiran & paham, & lain-lainnya, sebelum menculnya demokrasi?

Jika Islam mengetahui semuanya itu, maka beritahukan hal itu kepada kami, lalu kembalikan bentuk & formatnya, lalu kembangkanlah sistem & kelembagaan, telitilah aturan-aturan & sarana utk merealisasikannya, serta lahirkanlah apa nan kalian butuhkan darinya berupa istilah-istilah orisinil & simbol-simbol Islami, nan mengekspresikan keistimewaan manhaj Islam dlm pemerintahan, daripada melakukan penjiplakan pemikiran, paham, & istilah nan hina & memalukan di hadapan kancah pemikiran Eropa modern.

Wahai Syaikh Dr. Yusuf al-Qaradhawi, demokrasi & sekularisme merupakan 2 sisi mata uang Eropa. Orang nan mengatakan selain itu kepada Anda, berarti dia telah membohongi Anda. Dalam pandangan Islam, kedua hal tersebut (demokrasi & sekularisme) ditolak. Tetapi penolakan terhadap keduanya tak berarti kita ini menolak sebagian dari produknya nan hampir menyerupai nilai-nilai Islam. Merupakan hak rakyat utk memilih pemimpin atau penguasa & hak mereka pula utk melengserkannya jika menyimpang, atau mempertanyakan kepadanya jika melakukan kesalahan, juga mempunyai kebebasan berpendapat, hak berbeda pendapat, menjaga kehormatan manusia, hak perputaran kekuasaan, & lain-lainnya. Semuanya itu merupakan pilar pilar pokok manhaj Islam dlm pemerintahan nan ditetapkan melalui nash Kitabullah & Sunnah Rasul-Nya, akan tetapi semuanya itu merupakan pilar-pilar nan berdiri di atas dasar-dasar idealis & aqidah, nan diatur oleh ketentuan-ketentuan & bingkai-­bingkai sistematis, nan berbeda total dari dasar-dasar & ketentuan-­ketentuan nan dimainkan oleh demokrasi sebagai sistem bagi politik masyarakat manusia.

Wahai Syaikh Dr. Yusuf al-Qaradhawi, bukan itu peranan Anda & bukan itu pula problema Anda, semuanya itu merupakan tindakan ninabobo nan dimunculkan oleh para propagandis pencerahan nan mempunyai pemikiran berlebihan, nan mereka tak mengemban tanggung jawab & kebangkitan umat, mereka tak mengetahui nilai agama mereka, juga tak memahami bahwa mereka mengemban risalah Islam bagi seluruh alam semesta.

Wahai Syaikh Dr. Yusuf al-Qaradhawi, fatwa Anda telah menyebar ke seluruh belahan bumi, nan telah dibaca & diketahui oleh sebagian besar kaum terpelajar. Saya meminta kepada Anda dgn penuh kesungguhan, “agar Anda menjelaskannya bagi umat manusia & tak menyembunyikannya,” supaya mencermati kembali apa nan telah Anda tetapkan dlm masalah ini. Jika Anda mendapatkan kesalahan pada fatwa Anda, maka jelaskan kesalahan itu kepada umat manusia. Anda mestinya lebih adil daripada sekedar menolak kebenaran jika Anda mengetahuinya. Jika apa nan saya katakan itu salah atau menyimpang, Jelaskanlah kepada saya & kepada umat manusia, mudah-mudahan Allah memberikan kita ini petunjuk kepada nan lebih dekat kebenarannya daripada ini. Segala puji bagi Allah pada permulaan & akhirnya, & tak ada daya & upaya melainkan dari Allah semata”'(*13)

Perlu penulis katakan: “Oleh karena Dr. Yusuf al-Qaradhawi percaya kepada demokrasi, maka sesungguhnya tak diragukan lagi bahwa dia akan percaya terhadap segala resikonya, yaitu mun­culnya berbagai partai nan bersaing utk kekuasaan”

DR YUSUF AL-QARADHAWI MEMBOLEHKAN BERDIRINYA LEBIH DARI 1 PARTAI DI NEGARA ISLAM
Dalam hal ini, Dr Yusuf al-Qaradhawi mengatakan: “Pendapat saya nan telah saya suarakan dari sejak beberapa tahun nan lalu dlm berbagai ceramah umum & pertemuan khusus adalah, bahwasanya tak ada larangan syari'at tentang adanya lebih dari 1 partai politik di negara Islam, karena larangan syari'at itu pasti membutuhkan adanya nash, & ternyata tak ada nash.

Bahkan, multi partai ini bisa jadi merupakan suatu hal nan penting pada zaman sekarang ini, sebab ia berperan sebagai katup pengaman dari kediktatoran seseorang atau kelompok tertentu nan berkuasa & penindasannya terhadap manusia, atau hilangnya kekuatan nan mampu mengatakan “Tidak” kepada manusia atau mengatakan “tidak” atau “Mengapa?” kepada penguasa. Sebagaimana hal itu telah ditunjukkan oleh catatan sejarah & dibuktikan oleh kenyataan.

Semua persyaratan nan ditetapkan agar partai-partai mendapat legitimasi eksistensinya adalah 2 hal penting, yaitu:

1. Harus mengakui Islam, baik sebagai aqidah maupun syari'at serta tak memusuhi atau menolaknya, meskipun partai-partai itu mempunyai ijtihad khusus dlm pemahamannya di bawah pancaran dasar-dasar pokok ilmiah nan telah ditetapkan.

2. Tidak berbuat utk kepentingan kelompok-kelompok nan memusuhi Islam & umatnya,. apapun nama & dimanapun tempatnya.

Dengan demikian, tak ada 1 partai pun boleh didirikan utk menyeru kepada atheisme, leiberalisme atau anti agama, atau menyerang semua agama samawi secara keseluruhan, atau agama Islam pada khusunya, atau meremehkan kesucian Islam, baik itu aqidah, syari'at, Al-Qur'an maupun Nasbi Shallallahu ‘alaihi wa sallam” (*14)

Perlu penulis katakan: “Jika anda mensyaratkan bagi paartai-partai tersebut utk mengakui Islam sebagai aqidah & juga syari'at, tak memusuhinya atau menolaknya, lalu apa alasan pendiriannya di bawah pemerintahan Islami nan menerapkan syari'at Allah? Karena tujuannya adalah satu, yaitu penerapan syari'at Allah, & alhamdulillah, hak itu telah berhasil. Lalu, utuk apa lagi keberadaan partai-partai tersebut?

Jika Dr Yusuf al-Qaradhawi mengatakan: Paratai-partai ini mempunyai perbedaan cara dlm menangani & mencari solusi bagi berbagai permasalahan beraneka ragam nan menghadang perjalanan negara Islam, baik itu nan bersifat sosial, ekonomi maupun politik”

Menanggapi hal tersebut, dapat penulis katakan: “Bahwa hal tersebut tak mengharuskan pendirian partai-partai nan saling bertentangan nan masing-masing berusaha dgn segala macam cara utk sampai pada kekuasaan. Cukup didirikan suatu majelis permusyawaratan nan bisa mencarikan jalan keluar nan sesuai bagi berbagai permasalahan negara”.

Allah Ta'ala berfirman.

Artinya ” Dan janganlah kalian berbantah-bantahan, nan menyebabkan kalian menjadi gentar & hilang kekuatan” [Al-Anfaal: 46]

Dia juga berfirman.

Artinya ” Sesungguhnya orang-orang ya
sumber: www.almanhaj.or.id penulis Sulaiman bin Shalih Al-Khurasyi tags: Partai Politik, Pemilihan Umum, Kaca Mata, Pemikiran Islam

fatwa qardhawi tentang demokrasi yusuf qsrdawi dsn demokrasi partai politik yusuf al qaradhawi fatwa qardhawi tentang politik pandangan yusuf qardhawi tentang kelompok yang menolak demokrasi demokrasi menurut yusuf qordhowi partai politik menurut yusuf qardhawi fatwa tentang demokrasi politik menurut yusuf al qardhawi partai dlm pandangan yusuf qordhowi bebat muslim- nasrani fatwa yusuf qardhawi tentang demokrasi fatwa yusuf qardhawi tentang demokrasi demokrasi- dr.yusuf al qardhawi demokrasi- dr.yusuf al qardhawi