Bagaimanakah Jual Beli Murabahah? Al Murabahah

Dewasa ini berkembang dlm skala besar lembaga keuangan berlabel syariat dgn menawarkan produk-produknya menggunakan istilah-istilah berbahasa Arab. Banyak masyarakat bingung dgn istilah-istilah tersebut & ragu, apakah semua produk tersebut benar-benar jauh dari pelanggaran terhadap syariat, ataukah hanya rekayasa semata?

Melihat banyaknya pertanyaan seputar ini, maka dlm rubrik fikih kali ini kami angkat salah 1 produk tersebut ditinjau dari fikih Islam.

Istilah jual beli Murabahah (Ba`i al-Murabahah) banyak diusung lembaga keuangan tersebut sebagai bentuk dari financing (pembiayaan) nan memiliki prospek keuntungan cukup menjanjikan. Sehingga hampir semua lembaga keuangan syari'at menjadikannya sebagai produk financing dlm pengembangan modalnya. (*1)

NAMA LAIN JUAL BELI MURABAHAH
Jual beli Murabahah nan dilakukan lembaga keuangan syariat ini dikenal dgn nama-nama sebagai berikut:

1. Al-Murabahah lil-Âmir bi asy-Syira`.
2. Al-Murabahah lil-Wa'id bi asy-Syira`.
3. Ba`i al-Muwâ'adah.
4. Al-Murabahah al-Mashrafiyah.
5. Al-Muwâ'adah 'ala al-Murabahah. (*2)

Di Indonesia dikenal dgn jual beli Murabahah atau Murabahah Kepada Pemesanan Pembelian (KPP). (*3)

DEFINISI JUAL-BELI MURABAHAH (DEFERRED PAYMENT SALE)
Kata al-Murabahah diambil dari bahasa Arab dari kata ar-ribhu (الرِبْحُ), nan berarti kelebihan & tambahan (keuntungan)(*4). Sedangkan menurut definisi para ulama terdahulu, ialah jual beli dgn modal ditambah keuntungan nan diketahui(*5). Hakikatnya, ialah menjual barang dgn harga (modal) nya nan diketahui oleh 2 belah pihak nan bertransaksi (penjual & pembeli) dgn keuntungan nan diketahui keduanya. Sehingga –misalnya- penjual mengatakan, modalnya adalah seratus ribu rupiah, & saya jual kepada anda dgn keuntungan sepuluh ribu rupiah.

Syaikh Bakr Abu Zaid rahimahullah mengatakan:
Inilah pengertian nan ada dlm pernyataan mereka, “saya menjual barang ini dgn sistem Murabahah”, … Rukun akad ini ialah sepengetahuan kedua belah pihak tentang nilai modal pembelian & nilai keuntungannya; karena hal itu diketahui oleh kedua belah pihak, maka jual belinya shahîh, & (sebaliknya) bila tak diketahui maka (jual beli itu) batil. Bentuk jual beli Murabahah seperti ini dibolehkan, tak ada khilaf (perbedaan) di antara ulama; sebagaimana hal ini disampaikan Ibnu Qudaamah. Bahkan Ibnu Hubairah, dlm masalah ini menyampaikan adanya ijma'. Demikian juga al-Kaasaani). (*6)

Demikian, jual beli Murabahah nan terdapat dlm kitab-kitab ulama fikih terdahulu. Adapun jual beli Murabahah nan kini telah marak digulirkan, tak berbentuk demikian. Jual beli Murabahah nan sekarang berlaku di lembaga-lembaga keuangan syari'at lebih komplek dari pada nan berlaku dimasa lalu (*7). Oleh karena itu, para ulama kontemporer & para peneliti ekonomi Islam memberikan definisi berbeda; sehingga apakah hukumnya sama ataukah berbeda? Di antaranya ialah sebagai berikut.

1. Bank merealisasikan permintaan orang nan bertransaksi dengannya, dgn dasar, pihak pertama (Bank) membeli nan diminta pihak kedua (nasabah), yakni dgn dana nan dibayarkan bank –secara penuh atau sebagian- & itu dibarengi dgn keterikatan pemohon utk membeli nan ia pesan tersebut, dgn keuntungan nan disepakati di awal transaksi. (*8)

2. Lembaga keuangan bersepakat dgn nasabah, agar lembaga keuangan melakukan pembelian barang, baik nan barak bergerak ataupun tidak. Kemudian, setelah itu nasabah terikat utk membelinya dari lembaga keuangan tersebut, & lembaga keuangan itupun terikat utk menjual barang dimaksud kepadanya dgn harga di depan atau di belakang, & ditentukan nisbat tambahan (profit) padanya atas harga pembelian di muka. (*9)

3. Orang nan ingin membeli barang mengajukan permohonan kepada lembaga keuangan, karena ia tak memiliki dana cukup utk membayar kontan nilai barang nan ingin dibeli, sedangkan si penjual (pemilik barang) tak menjualnya secara tempo. Kemudian, lembaga keuangan membelinya dgn kontan & menjualnya kepada nasabah (pemohon) dgn tempo nan lebih tinggi. (*10)

4. Jual beli ini berkaitan dgn 3 pihak, yaitu penjual, pembeli, & bank –yang berperan- sebagai pedagang perantara antara penjual pertama (pemilik barang) & pembeli. Dalam hal ini, Bank tak membeli barang tersebut, kecuali setelah pembeli menentukan keinginannya, & adanya janji memberi di muka. (*11)

Berdasarkan keempat uraian di atas, cukup jelaslah utk memberikan gambaran mengenai jual beli Murabahah KPP ini.

BENTUK GAMBARAN JUAL-BELI MURABAHAH
Berdasarkan 4 uraian di atas & prakteknya di tengah masyarakat, maka lembaga keuangan syariat di dunia dapat disimpulkan ke dlm 3 bentuk.

1. Pelaksanaan janji nan terikat oleh kesepakatan antara 2 pihak sebelum lembaga keuangan menerima barang & menjadi miliknya dgn menyebutkan nilai keuntungannya di muka. (*12)

Hal itu dgn datangnya nasabah kepada lembaga keuangan nan memohon dari lembaga keuangan tersebut utk membeli barang tertentu & sifat tertentu. Kemudian keduanya bersepakat, dgn ketentuan, lembaga keuangan terikat utk membelikan barang & nasabah terikat utk membelinya dari lembaga keuangan tersebut. Lembaga keuangan (itu) terikat, (yaitu) harus menjualnya kepada nasabah dgn nilai harga nan telah disepakati keduanya, baik nilai, ukuran, tempo, maupun keuntungannya. (*13)

2. Pelaksanaan janji (al-Muwâ'adah) nan tak mengikat kedua belah pihak.
Yaitu, nasabah nan ingin membeli barang tertentu, lalu pergi ke lembaga keuangan. Kemudian, di antara kedua pihak itu terjadi perjanjian, dari nasabah utk membeli & dari lembaga keuangan utk membelinya. Janji ini tak dianggap kesepakatan, sebagaimana juga janji tersebut tak mengikat kedua belah pihak. Bentuk gambaran ini bisa dibagi dlm 2 keadaan:

a. Pelaksanaan janji tak mengikat tanpa ada penentuan nilai keuntungan di muka.
b. Pelaksanaan janji tak mengikat dgn adanya penentuan nilai keuntungan nan akan diberikannya. (*14)

3. Pelaksanaan janji mengikat lembaga keuangan tanpa nasabah. Demikian ini nan dipraktekkan oleh Bank Faishol al-Islami di Sudan.

Hal itu dgn ketentuan, akad transaksi mengikat bank & tak mengikat nasabah, sehingga nasabah memiliki hak khiyâr (memilih) dgn melihat barangnya utk menyempurnakan transaksi, atau menggagalkannya. (*15)

PERNYATAAN PARA ULAMA TERDAHULU TENTANG JENIS JUAL-BELI MURABAHAH
Permasalahan jual belia Murabahah KPP ini, sebenarnya bukan perkara kontemporer & baru (nawâzil), namun telah dijelaskan para ulama terdahulu.

Imam asy-Syafi'i berkata:
Apabila seseorang menunjukkan kepada orang lain 1 barang seraya berkata “belilah itu, & saya akan berikan keuntungan padamu sekian,” lalu ia membelinya, maka jual belinya dibolehkan. Dan nan mengatakan “saya akan memberikan keuntungan kepadamu memiliki hak pilih (khiyâr),” apabila ia ingin, maka ia akan melakukan jual-beli; & bila tidak, maka ia akan tinggalkan.

Demikian juga jika ia berkata “belilah untukku barang tersebut,” lalu ia mensifatkan jenis barangnya, atau “barang” jenis apa saja nan kamu sukai, & “saya akan memberikan keuntungan kepadamu,” semua ini sama, diperbolehkan pada nan pertama; & pada semua nan diberikan ada hak pilih (khiyâr).

Sama juga, dlm hal ini nan disifatkan apabila mengatakan “belilah, & aku akan membelinya darimu dgn kontan atau tempo,” maka jual beli pertama diperbolehkan, & harus ada hak memilih pada jual beli nan kedua.

Apabila keduanya memperbaharui (akadnya), maka boleh; & bila berjual beli seperti itu, dgn ketentuan adanya keduanya mengikat diri (dalam jual beli tersebut), maka ia termasuk dlm 2 hal: (1) berjual beli sebelum penjual memilikinya, (2) berada dlm spekulasi (mukhatharah). (*16)

Imam ad-Dardiir dlm kitab asy-Syarhu ash-Shaghir (3/129), ia mengatakan: “Al-'inah, ialah jual beli oleh orang nan diminta darinya 1 barang utk dibeli, tetapi (barang tersebut) tak ada padanya utk (dijual) kepada nan memintanya; setelah membelinya, ia boleh memberikan (menjualnya) kepada nan meminta barang, kecuali jika nan minta menyatakan “belilah dgn sepuluh secara kontan, & saya akan mengambilnya darimu dgn 2 belas secara tempo,” maka jual beli ini dilarang, karena di dalamnya terdapat tuduhan (hutang nan menghasilkan manfaat); karena seakan-akan ia meminjam darinya senilai barang tersebut & akan membayarnya (sejumlah) 2 belas setelah jatuh tempo”. (*17)

Jelaslah, dari sebagian pernyataan ulama fikih terdahulu, bahwasanya mereka menyatakan, pemesan (pembeli) tak boleh diikat utk memenuhi kewajiban membeli barang nan telah dipesan. Demikian juga ditegaskan oleh The Islamic Fiqih Academy (Majma' al-Fiqih al-Islami), bahwa jual beli Muwâda'ah nan ada dari 2 pihak dibolehkan dlm jual beli Murabahah dgn syarat al-Khiyâr utk kedua pihak nan melakukan transaksi, seluruhnya maupun salah satunya. Apabila tak ada hak al-Khiyâr, maka tak boleh, karena al-Muwâ'adah nan mengikat (al-Mulzâmah) dlm jual beli al-Murabahah menyerupai jual beli itu sendiri; dimana disyaratkan pada waktu itu penjual telah memiliki barang tersebut hingga tak ada pelanggaran terhadap larangan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam tentang seseorang menjual sesuatu nan tak dimilikinya. (*18)

Syaikh 'Abdul-'Aziz bin Bâz ketika ditanya tentang jual beli ini, beliau menjawab: “Apabila barang tak berada dlm kepemilikan orang nan menghutangkannya, atau dlm kepemilikannya namun tak mampu menyerahkannya, maka ia tak boleh menyempurnakan akad transaksi jual belinya bersama pembeli. Keduanya hanya boleh bersepakat atas harga, & jual beli di antara keduanya tak sempurna hingga barang tersebut merupakan kepemilikan si penjual”. (*19)

HUKUM BA`I MURABAHAH DENGAN PELAKSANAAN JANJI nan TIDAK MENGIKAT (GHAIRU AL-MULZÂM)
Bentuk Murabahah dgn pelaksanaan janji nan tak mengikat ada dua:

1. Pelaksanaan janji tak mengikat tanpa ada penentuan nilai keuntungan di muka.
Dalam hal ini, nan râjih adalah boleh, seperti disebutkan dlm pendapat madzhab Hanafiyyah, Malikiyyah & Syafi'iyyah. Karena dlm bentuk ini tak ada ikatan kewajiban utk menyempurnakannya dgn transaksi ataupun mengganti kerugian. Seandainya barang tersebut hilang atau rusak, maka nasabah tak menanggungnya. Sehingga lembaga keuangan tersebut berspekulasi dlm pembelian barang & tak yakin nasabah akan membelinya dgn memberikan keuntungan kepadanya. Seandainya salah 1 pihak berpaling dari keinginannya (menggagalkannya), maka tak ada kewajiban nan mengikatnya, & tak ada satupun akibat nan harus ditanggungnya. (*20)

2. Pelaksanaan janji tak mengikat dgn adanya penentuan nilai keuntungan nan akan diberikannya, maka ini dilarang, karena termasuk dlm kategori al-'Inah sebagaimana disampaikan Ibnu Rusyd dlm kitabnya al-Muqaddimah, & inilah nan dirâjihkan Syaikh Bakr Abu Zaid. [21]

HUKUM BA`I MURABAHAH DENGAN PELAKSANAAN JANJI nan MENGIKAT
Untuk mengetahui hukum ini, maka kami sampaikan beberapa hal nan berhubungan langsung dengannya.

Langkah Proses Murabahah KPP Bentuk Ini
Muamalah jual beli Murabahah KPP melalui beberapa tahapan, di antara nan terpenting ialah sebagai berikut:
1. Pengajuan permohonan nasabah utk pembiayaan pembelian barang.
a. penentuan pihak nan berjanji utk membeli barang nan diinginkan dgn sifat-sifat nan jelas,
b. penentuan pihak nan berjanji utk membeli tentang lembaga tertentu (yang terkait) dlm pembelian barang tersebut.
2. Lembaga keuangan mempelajari proposal nan diajukan nasabah.
3. Lembaga keuangan mempelajari barang nan diinginkan.
4. Mengadakan kesepakatan janji pembelian barang:
a. mengadakan perjanjian nan mengika,
b. membayar sejumlah jaminan utk menunjukkan kesungguhan pelaksanaan janji,
c. penentuan nisbat keuntungan dlm masa janji,
d. lembaga keuangan mengambil jaminan dari nasabah ada masa janji ini.
5. Lembaga keuangan mengadakan transaksi dgn penjual barang (pemilik pertama).
6. Penyerahan & kepemilikan barang oleh lembaga keuangan.
7. Transaksi lembaga keuangan dgn nasabah.
a. penentuan harga barang,
b. penentuan biaya pengeluaran nan memungkinkan utk dimasukkan ke dlm harga,
c. penentuan nisbat keuntungan (profit),
d. penentuan syarat-syarat pembayaran.
e. penentuan jaminan-jaminan nan dituntut.

Demikian, secara umum tahapan dlm proses jual beli Murabahah KPP nan kami ambil secara bebas dari kitab al-'Uqûd al-Maliyah al-Murakkabah, halaman 261-162. Sedangkan di dlm buku Bank Syari'at dari Teori ke Praktek (hlm. 107) memberikan skema Ba`i Murabahah sebagai berikut: [Ma'af Gambar skema Ba'i Murabahah tak ditampilkan]

Adanya Aqad Ganda (Murakkab) Dalam Murabahah KPP[22]
Dari keterangan di atas maka jual beli Murabahah KPP dapat disimpulkan sebagai berikut di bawah ini.
1. Ada 3 pihak nan terkait, yaitu:
a. pemohon atau pemesan barang, & ia adalah pembeli barang dari lembaga keuangan,
b. penjual barang kepada lembaga keuangan,
c. lembaga keuangan nan memberi barang sekaligus penjual barang kepada pemohon atau pemesan barang.

2. Ada 2 akad transaksi, yaitu:
a. akad dari penjual barang kepada lembaga keuangan,
b. akad dari lembaga keuangan kepada pihak nan minta dibelikan (pemohon).

3. Ada 3 janji, yaitu:
a. janji dari lembaga keuangan utk membeli barang,
b. janji mengikat dari lembaga keuangan utk membeli barang utk pemohon,
c. janji mengikat dari pemohon (nasabah) utk membeli barang tersebut dari lembaga keuangan.

Dari sini, jelaslah, bahwa jual beli Murabahah KPP ini merupakan jenis akad berganda (al-'Uqûd al-Murakkabah) nan tersusun dari 2 akad, 3 janji, & ada 3 pihak.

Setelah meneliti muamalah & tahapan prosesnya, akan nampak jelas adanya 2 akad transaksi dlm 1 akad transaksi, namun kedua akad transaksi ini tak sempurna prosesnya dlm 1 waktu dari sisi kesempurnaan akadnya, karena keduanya adalah 2 akad nan tak diikat oleh 1 akad. Bisa saja disimpulkan, bahwa 2 akad tersebut saling terkait dgn 1 sebab, yaitu janji nan mengikat dari kedua belah pihak, yaitu lembaga keuangan dgn nasabahnya.

Berdasarkan hal ini, maka jual beli ini menyerupai pensyaratan akad dlm 1 transaksi dari sisi nan mengikat, sehingga dapat dikatakan dgn ungkapan “belikan utk saya barang, & saya akan memberikan keuntungan kepada anda dgn jumlah sekian”. Hal ini, karena pada akad pertama, barang tak dimiliki oleh lembaga keuangan, namun akan dibeli dgn dasar, janji mengikat utk membelinya.

Dengan melihat muamalah ini dari seluruh tahapan & kewajiban-kewajiban nan ada padanya, maka jelaslah, bahwa ia merupakan Mu'amalah Murakkabah secara umum, & juga secara khusus dlm tinjauan kewajiban nan ada dlm muamalah ini. Berbeda dgn Murabahah nan tak terdapat padanya janji mengikat (Ghairu al-Mulzaam) nan merupakan akad & tak saling terikat, sehingga jelas, hukumnya pun berbeda.

HUKUMNYA
Yang râjih dlm masalah ini, ialah tak dibolehkan, dgn beberapa argumen, di antaranya:

1. Kewajiban mengikat dlm janji pembelian sebelum adanya kepemilikan penjual atas barang dimaksud, maka itu termasuk dlm larangan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, yaitu dilarang menjual barang nan belum dimiliki. Kesepakatan tersebut, pada hakikatnya adalah akad. Dan bila kesepakatan tersebut diberlakukan, maka ini merupakan akad batil nan dilarang; karena lembaga keuangan, ketika itu menjual kepada nasabah sesuatu nan belum dimilikinya.

2. Muamalah seperti ini termasuk al-Hîlah (rekayasa) atas hutang dgn bunga; karena hakikat transaksinya ialah menjual uang dgn uang nan lebih besar darinya secara tempo dgn perantaraan adanya barang penghalal di antara keduanya.

3. Murabahah jenis ini termasuk dlm larangan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam seperti disebutkan dlm hadits:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ n عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

“Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari 2 transaksi jual beli dlm 1 jual beli” [HR at-Tirmidzi, & dishahîhkan Syaikh al-Albâni dlm Irwa' al-Ghalil, 5/149]

Al-Muwâ'adah, apabila mengikat kedua belah pihak, maka menjadi aqad (transaksi) setelah sebelumnya hanya janji, sehingga dlm muamalah itu terdapat 2 akad dlm 1 jual beli. [23]

KETENTUAN DIBOLEHKANNYA MURABAHAH
Syaikh Bakar bin 'Abdillah Abu Zaid memberikan penjelasan tentang ketentuan dibolehkannya jual beli Murabahah KPP ini dgn menyebutkan 3 hal.

1. Tidak terdapat kewajiban mengikat utk menyempurnakan transaksi, baik secara tertulis maupun lisan sebelum adanya barang kepemilikan & sebelum serah terima.

2. Tidak ada kewajiban menanggung kehilangan & kerusakan barang oleh salah 1 pihak, baik nasabah maupun lembaga keuangan, namun tanggung jawab barang kembali kepada lembaga keuangan.

3. Tidak terjadi transaksi jual beli kecuali setelah terjadi serah terima barang kepada lembaga keuangan & sudah menjadi milik lembaga keuangan. [24]

Demikianlah, hukum jual beli ini menurut pendapat para ulama. Mudah-mudahan dapat memperjelas permasalahan jual beli Murabahah.
Wabillahit-taufiq.

Maraji`:
1. Al-Bunûk al-Islamiyah Baina an-Nazhariyah wa at -Tathbîq, Prof. Dr. 'Abdullah ath-Thayâr, Dar al-Wathan, Cetakan Kedua, Tahun 1414 H.
2. Fiqhu al-Muyassar Qismu al-Mu'amalât, Prof. Dr. Abdullah ath-Thayâr, Prof. Dr. 'Abdulah bin Muhammad al-Muthliq, & Dr. Muhammad bin Ibrahim al-Musa, Dar al-Wathan, Cetakan Pertama, Tahun 1425 H.
3. Al-'Uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah, Dirasah Fiqhiyah Ta'shiliyah wa Tathbiqiyah, Dr. 'Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-'Imrâni, Kunuz Isybiliya`, Cetakan Pertama, Tahun 1427 H.
4. Bank Syariah, Dari Teori ke Praktek, Muhammad Syafi'i Antonio, Gema Insani Press, Cetakan Kesembilan, Tahun 2005 M.
5. Fiqhu an-Nawâzil, Qadhaya Fiqhiyah al-Mu'asharah, Dr. Bakr bin Abdillah Abu Zaid, Muassasah ar-Risalah, Cetakan Pertama, Tahun 1416 H.
6. Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI, Edisi Revisi, Tahun 2006 M, Cetakan Ketiga, Tahun 1427 H, & lain-lain.

[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 03/Tahun XII/1429H/2008M. Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo – Purwodadi Km. 8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183 Telp. 0271-761016]

Referensi
(*1). Al-Bunûk al-Islamiyah Baina an-Nazhariyah wa at-Tathbîq, Prof. Dr. Abdullah Ath-Thayâr, hlm. 307.
(*2). Lihat al-'Uqûd al-Maliyah al-Murakkabah, hlm. 260-261.
(*3). Bank Syari'ah, Dari Teori ke Praktek, Muhammad Syafi'i Antonio, hlm. 103.
(*4). Al-Qâmus al-Muhith, hlm. 279.
(*5). Al-'Uqûd al-Murakkabah, hlm. 257.
(*6). Dinukil dari Fiqhu an-Nawaazil, Bakr bin 'Abdillah Abu Zaid, 2/64. Lihat juga al-Mughni (4/259), al-Ifashah (2/350), Bada`i ash-Shanâ`i (7/92).
(*7). Dialog di rumah penulis dgn pegawai salah 1 lembaga keuangan syari'at, Kamis, 3 April 2008 M, ba'da 'Ashar.
(*8). Dinukil dari al-'Uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah, hlm. 257. Lihat Ba`i al-Murabahah lil-Âmir bi asy-Syira`, karya Sâmi Hamud dlm kumpulan Majalah Majma' al-Fiqh al-Islami, Edisi kelima (2/1092).
(*9). Dinukil dari al-'Uqûd al-Mâliyah al-Murakabah, hlm. 257. Lihat Ba`i al-Murabahah Kamâ Tajriha al-Bunûk al-Islamiyah, Muhammad al-Asyqar, hlm. 6-7.
(*10). Al-'Uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah, hlm. 258.
(*11). Ibid.
(*12). Fiqih Nawazil, 2/90.
(*13). Al-'Uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah, hlm. 259.
(*14). Lihat Fiqih Nawazil (2/90) & al-'Uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah, hlm. 259.
(*15). Lihat al-Bunûk al-Islamiyah Baina an-Nazhariyah wa at-Tathbîq, hlm. 308.
(*16). Dinukil dari Fiqih Nawazil, 2/88-89.
(*17). Dinukil dari Fiqih Nawazil, 2/88.
(*18). Al-'Uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah, hlm. 267.
(*19). Dinukil dari al-Bunûk al-Islamiyah, hlm. 308. Lihat Majalah al-Jami'ah al-Islamiyah, Edisi I, Tahun Kelima, Rajab 1392, hlm. 118.
(*20). Lihat Fiqih Nawazil, 2/90.
[21]. Ibid
[22]. Al-'Uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah, hlm. 265-266.
[23]. Silahkan merujuk kepada kitab al-'Uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah (hlm. 267-284) & Fiqih Nawazil (2/ 83-96).
[24]. Fiqih Nawazil, 2/97, dgn sedikit perubahan.
sumber: www.almanhaj.or.id penulis Ustadz Kholid Syamhudi tags: Al Murabahah, Deferred Payment, Nama Nama, Abu Zaid, Jual Beli, Bahasa Arab

pertanyaan seputar murobahah tanya jawab tentang murabahah tanya jawab tentang akad jual beli pertanyaan tentang murabahah soal yang berkaitan dengan murabahah nama lain murabahah tempo pertanyaan fiqih tentang masalah kepemilikan pertanyaan untuk murabahah jual beli murahabah soal tentang murabahah pertanyaan mengenai akad murabahah pertanyaan tentang akad murabahah pertanyaan murabahah pertanyaan murabaha izzis.web.id/ bagaimanakah- jual- beli- murabahah- al- murabahah- 1146.htm